PMII ngantor di Gedung DPRD Banyumas


Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Purwokerto- puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto mendatangi kantor DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (11/10). kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta klarifikasi terkait kejanggalan penerbitan izin pembangunan rita supermall.

Sayang puluhan mahasiswa itu harus dikecewakan. sebab, tidak ada satupun anggota DPRD Banyumas yang menampakan batang hidungnya di Gedung Putih Kabupaten itu. Suasananya sangat legang dan sama sekali tidak ada aktivitas dari anggota DPRD. Bahkan, setelah ditunggu lama Ketua Umum PC PMII Purwokerto Vandi Romadhon yang menjadi kordinator ditemui kasubag pengkajian dan aspirasi, Dwiyono, bersama Walueyono Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Banyumas.

“Tidak adanya satupun anggota DPRD di Gedung ini merupakan kekecewaan bagi kami. Kenapa dewan bisa pergi bersama-sama seharusnya mereka melihat urgensi kepentingannya apa dulu sampai bisa membuat dewan habis disisni. Kantor dewan bisa melompong begini. Harapan kami tentu diberi waktu kembali untuk audiensi”, ungkap Vandi saat ditemui Dwiyono dan Waloeyono.

Dwiyono menjelaskan, bahwa dirinya tidak hapal dengan agenda para anggota DPRD. Namun, dari informasi yang diketahuinya, anggota DPRD Banyumas sedang melakukan kunja. Dia enggan menjelaskan infotmasi lebih lanjut. sementara Waloeyono mengatakan, sekitar 25 orang anggota DPRD sedang kunja ke Makassar dan Jakarta.

Selain rencana audiensi, PMII juga menyerahkan fotocopy KTP sebagai simbol dukungan PMII kepada warga pereng diwakili Gani Sumardi selaku korlap yang melakukan somasi kepada Bupati Banyumas dan Rita.

“PMII Mendukung gerakan somasi warga pereng dan teman-teman mahasiswa siap mengawal ,” kata Vandi yang diikuti dukungan moral berupa fotocopy KTP sekitar 1123 lembar. Fotocopy KTP itu dikumpulkan selama beberapa hari dengan membuat stan didepan kampus STAIN Purwokerto.

Pembangunan RSM yang diperkirakan mampu menyerap sekitar 2500 karyawan itu berlawanan denga Perda No. 6/2002 pasal 31 (lihat berita AKSI; PERNYATAAN SIKAP PMII PURWOKERTO) yang tidak sesuai dengan aturan  RUTRK/ RDTRK tentang pendirian bangunan disekitar pendopo dan alun-alun. Namun kemudian terbit Perbup N0.85/ 2010 yang menjadi payung hukum atas “pembolehan” pendirian RSM dikomplek alun-alun. Dalam Perbup itu disebutkan bahwa lokasi RSM berada diluar komplek alun-alun/ Pendopo Si Panji. Sementara pada aksi pertama dijelaskan oleh beberapa dewan yang menghampiri PMII bahwa belum pernah ada revisi terkait Perda tahun 2002 itu.

Sementara itu, Gani Sumardi yang diundang PMII untuk bersama mendatangi kantor dewan menjelaskan bahwa “kami tidak menghalangi adanya pembangunan di Banyumas, namun dalam pembangunan RSM ini terlalu banyak kebohongan sehingga kami tergerak untuk menyikapinya”. Menurut Gani, umur somasi sampai dengan 90 hari dan bila masih belum ada tanggapan dari Bupati maka akan dilakukan gugatan ke PTUN. Kebohongan yang dimaksud adalah terkait dengan perijinan baik dari pemkab maupun warga sekitar pereng atau lokasi pembangunan RSM.

Wiwin Taswin SH, kuasa hukum warga pereng mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan dua somasi atas keberatan warga. Pertama ke pihak RSM, dan kedua Bupati Banyumas. [van/az]

About PERCA ONLINE

an organization studies to make a change with movement together in purwokerto

Posted on Oktober 12, 2012, in BERITA and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: