Radikalisme Agama dan Ancanamannya Terhadap NKRI


Oleh : Ismail Marzuki[1]

Secara istilah radikalisme diartikan sebagai faham yang menginginkan dan mendorong perubahan sistem sosial atau sisitem politik secara mendasar (sama sekali baru) sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Dan yang dimaksud dengan radikalisme agama adalah faham keagamaan yang menginginkan dan mendorong perubahan sistem sosial atau politik secara mendasar (sama sekali baru) sesuai dengan pemahaman yang mereka anut. Radikalisme agama bisa muncul dari agama apapun, termasuk agama Islam. Dalam kajian gerakan Islam istilah yang memiliki persamaan dengan istilah radikalisme adalah fundamentalisme. Pada prinsipnya dua istilah ini memiliki maksud yang sama, dan istilah yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah radikalisme.

Radikalisme terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: tingkat pertama adalah radical in mind (radikal dalam pemikiran),tingkat kedua radical in attitude (radikal dalam prilaku), dan tingkat ketiga adalah radical in action (radikal dalam tindakan). Radical in mind adalah kelompok yang menganut faham radikal dalam pemikirannya, kelompok ini hanya radikal dalam pemikiran namun memiliki sikap kompromis dengan realitas sosial-politik di sekitarnya. Radical in attitude  adalah kelompok yang menganut faham radikal dalam pemikiran dan prilakunya, kelompok ini di samping corak pemikirannya radikal, mereka juga menampakkan perilaku-perilaku yang tidak kompromis terhadap realitas sosial-politik di sekitarnya, misalnya pola pergaulan sosial, dan cara berpenampilan yang eksklusif. Dan kategori yang ketiga adalah radical in action, yaitu kelompok yang menganut faham radikal dan menempuh cara-cara tertentu untuk memaksa terwujudnya cita-cita mereka. Kelompok ini biasanya menggunankan cara-cara inkonstitusianal, seperti kudeta. Kelompok ini biasanya juga menggunankan dan cara-cara melawan hukum, seperti melakukan kegiatan teror berupa pengeboman. Tiga tingkatan radikalisme tersebut juga ada di dalam gerakan radikalisme Islam.

Dalam sejarah Islam klasik, bibit radikalisme mulai muncul pada periode pasca perang Shiffin pada 657 M antara khalifah ‘Ali ibn Abi thalib dan gubernur Suriah Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan yang berakhir dengan tahkim (arbitrase). Pasca peristiwa tahkim muncul tiga kelompok, yaitu : Syiah (loyalis ‘Ali dan anti Muawiyah), Khawarij (pendukung ‘Ali yang kemudian kecewa dan anti ‘Ali dan anti Mu’awiyah), dan Murji’ah (pendukung ‘Ali yang menerima kepemimpinan Mu’awiyah, sebagai pihak  yang menang, dan mengakui keabsahan kepemimpinan ‘Ali di masa lampau). Bibit radikalisme Islam muncul pada karakter kelompok Khawarij, hal ini bisa dilihat dari gerakan yang radikal bahkan mencanangkan pembunuhan terhadap ‘Ali dan Mu’awiyah, dan ‘Ali dibunuh oleh anggota kelompok Khawarij pada 661 M. Jika dilihat dari tingkat radikalismenya, maka kelompok khawarij ini masuk dalam kategori radical in action.

Dalam sejarah Islam modern, gerakan radikalisme Islam mulai muncul dari Timur tengah. Di Jazirah Arab muncul gerakan radikalisme Islam yaitu gerakan Wahabi. Di sebut gerakan wahabi, karena gerakan ini menyandarkan gerakanya pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini berkoalisi dengan Muhammad ibn Sa’ud mendirikan gerakan religius-politis pada 1744 M dan berhasil menguasai Hijaz (Mekkah-Madinah) pada 1802 M dan mendirikan berhasil mendirikan negara Saudi Arabia.

Di Syiria muncul gerakan Salafi yang dimotori oleh Muhammad Rasyid Rida (w. 1935 M) dan al-Kawakibi (w. 1902 M). Gerakan Wahabi dan Salafi ini menisbatkan diri pada Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah. Di dalam gerakan Salafi terdapat kecenderungan  yang pemikiran ketat/rigid, kecenderungan pemikiran yang ketat inilah yang memunculkan gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, gerakan ini didirikan oleh Hasan al-Bana (1906-1949 M) pada 1928 M, al-Bana adalah murid dari Ridla. Di dalam al-Ikhwan al-Muslimun ada kelompok yang memiliki kecenderungan keras, kelompok inilah yang belakangan menjadi embrio dari gerakan garis keras semacam al-Qaedah. Selanjutnya di anak benua India, pada 1941 M, didirikan Jama’at-i Islami oleh Abu al-A’la al-Maududi. Gerakan ini tumbuh berkembang seiring dengan didirikannya negara Pakistan, sebagai negara merdeka yang terpisah dari India.

Pada 1952 M di al-Quds muncul gerakan politik yang bercorak radikal yaitu Hizb al-Tahrir yang didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M). Gerakan Hizb al-Tahrir ini memiliki akar geneologis pemikiran yang sama dengan al-Ikhwan al-Muslimun. Karena, Taqiyuddin pernah berguru dengan beberapa ulama yang merupakan murid langsung dari Muhammad Rashid Rida, dan pemikiran Taqiyuddin akan bertemu dengan pemikiran Salafi pada Ibnu Taymiyah dan Ahmad Ibn Hanbal. Dan dalam batas tertentu, Hizb al-Tahrir ini adalah merupakan pengembangan dari gagasan pemikiran Rida, Abduh, dan Afghani.

Berbagai gerakan radikal tersebut di atas memiliki tingkat radikalisme yang berbeda. Gerakan yang bisa dimasukan dalam tingkat pertama (radical in mind) adalah gerakan al-Ikhwan al-Muslimun dan Jama’at-i Islami, karena meskipun gerakan ini memiliki corak pemikiran yang radikal, mereka masih “mau berkompromi” dengan realitas sosial dan politik dengan mau menerima demokrasi sebagai sarana perjuangan ide-idenya, dan demokrasi sebagai bagian dari realitas politik yang tidak bisa mereka tolak. Sedangkan gerakan yang dapat dimasukan dalam tingkat kedua (radical in attitude) adalah gerakan Wahabi dan Hizb al-Tahrir (Hizbut Tahrir), karena gerakan ini menolak semua sistem sosial politik di luar Islam, termasuk dalam hal ini adalah menolak sistem demokrasi. Namun berkaitan dengan sikap mereka terhadap Barat, terdapat perbedaan antara keduanya. Jika Hizbut Tahrir cenderung anti Barat, maka Wahabi cenderung pro Barat, bahkan pada saat gerakan awal Wahabi dalam mendirikan negara Saudi Arabia, gerakan Wahabi mendapatkan dukungan dari Inggris. Di samping dapat dimasukkan pada tingkat radical in attitude, Hizbut Tahrir juga dapat dikategorikan dalam tingkat ketiga (radical in action), karena dalam beebrapa kasus di Timur Tengah, Hizbut Tahrir menjadi sponsor kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan gerakan lain yang dapat dimasukan dalam tingkat ketiga (radical in action) adalah gerakan al-Qaeda.

Berbagai gerakan radikal yang muncul di Timur tengah dan Anak benua India, pada giliranya juga masuk ke Indonesia. Dan pada era reformasi, era keterbukaan dan sebagai konsekuensi demokratisasi di Indonesia, membawa dampak masuknya dan tumbuhnya berbagai gerakan radikal dengan berbagai tingkatanya. Misalnya, gerakan Tarbiyah (yang menjadi penyokong utama PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Gerakan Tarbiyah, di tingkat mahasiswa memliki under bow Gerakan Dakwah Kampus dan KAMMI, mendapatkanpengaruh pemikirannya dari al-Ikhwan al-Muslimun dan pada beberapa sisi dari tokoh Jama’at-i Islami Abu al-A’la al-Maududi. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapatkan pengaruh ideologisnya dari Hizb al-Tahrir (Hizbut Tahrir). Dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lebih banyak mendapatkan pengaruh ideologisnya dari faksi kelompok garis keras al-Ikhwan al-Muslimun seperti al-Qaeda.

Di Indonesia, di samping berbagai gerakan radikalisme Islam yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan radikalisme yang ada di Timur Tengah, muncul juga gerakan radikalisme Islam yang bersifat lokal. Meskipun gerakan ini sedikit banyak memiliki kesamaan karakter dengan gerakan radikal di Timur Tengah, namun gerakan radikalisme Islam lokal ini tidak memiliki jejaring ideologi dan gerakan di tingkat gerakan internasional, yang biasanya disebut sebagai ideologi dan gerakan trans-nasional. Gerakan radikalisme Islam yang bersifat lokal antara lain adalah: Fron Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan DI/TII (di era orde lama, belakangan semapalan gerakan DI/TII ini biasa disebut dengan NII).

Meskipun memiliki tingkat ancaman yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya berbagai gerakan radikalisme ini sebenarnya membawa ancaman bagi format dan keutuhan negara bangsa seperti NKRI. Kenapa demikian? karena pada satu sisi NKRI sudah memiliki sistem kenegaraan yang mapan yang dihasilkan dari kesepakatan para founding fathers, dalam gentle agrreement, yang secara formal tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu, dan didasarkan pada “kontrak sosial” untuk berbangsa dan bernegara.  “Kontrak sosial” tersebut tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila.  Sementara di sisi lain, berbagai kelompok radikalisme Islam memiliki keyakinan akan keunggulan sesuatu yang mereka sebut sebagai “sistem Islam” yang dihasilkan dari pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Meskipun dengan cara yang bermacam-macam, baik kompromis-akomodatif, maupun gerakan ekslkusif, bahkan gerakan terorisme, mereka mengusakan agar “sistem Islam” dapat diterapkan di Indonesia.

Di penghujung tulisan singkat ini, penuls ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya, Islam memang adalah agama yang sempurna dan lengkap, namun ajaran-ajaran Islam tidak harus selalu dimaknai dalam pendekatan-pendekatan yang tekstual dan lepas dari kondisi sosial historisnya. Islam memang harus hadir dalam setiap zaman sebagai bagian dari solusi dari berbagai persoalan, sehingga Islam dituntut untuk selalu dinamis dan secra gentle terbuka dalam merespon berbagai perkembangan peradaban dan berkontribusi positif pada peradaban, yang ini berarti bahwa Islam telah memainkan fungsinya sebagai rahmatan lil ‘alamin, bukan malah menjadi ajaran yang eksklusif, reaktif, dan bahkan menjadi beban peradaban.

Wallahu a’lam bisshowab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara wacana, 1999).

Arkoun, Mohammed dan Gardet, Louis. Islam Kemarin dan Hari Esok (Bandung: Pustaka, 1997).

Esposito, Jhon L. Islam dan politik (Jakarta: bulan bintang, 1990).

Hidayat, Komaruddin dan AF, Ahmad Gaus. Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 2005).

Salim, Arskal. Challenging The Secular State: The Islamization of Law In Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2008).

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Edisi V (Jakarta: UI Press, 2003).

Jamhari dan Jahroni,Jajang. Gerakan Salafi di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).


[1] Ismail Marzuki, Ketua biro hubungan antar agama PB PMII periode 2011-2013 dan mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dengan fokus penelitian tentang “ideologi dan politik hukum Islam parpol Islam di Indonesia”. Ketua Umum PC PMII Purwokerto XXVI (2007-2008)

About PERCA ONLINE

an organization studies to make a change with movement together in purwokerto

Posted on April 8, 2012, in BERITA and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: